Jakarta, 8 Februari 2025 – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah Indonesia sejak beberapa tahun terakhir mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan. Meskipun bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana negara, kebijakan ini dianggap oleh sebagian kalangan justru menimbulkan ketidakadilan dalam pemerintahan. Menurut sejumlah ahli, kebijakan efisiensi anggaran yang terlalu ketat dapat merugikan sektor-sektor tertentu. Seperti kesehatan dan pendidikan, yang memerlukan dana yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Kebijakan efisiensi anggaran, yang sering dijadikan landasan untuk mengurangi pengeluaran pemerintah. Diterapkan dalam berbagai sektor dengan tujuan untuk mengurangi defisit anggaran dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, banyak pihak yang khawatir kebijakan ini dapat menekan anggaran untuk sektor-sektor yang seharusnya menjadi prioritas utama, seperti pelayanan dasar kepada masyarakat.

Dampak Negatif Efisiensi Anggaran pada Sektor Pelayanan Publik

Sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur telah lama menjadi prioritas dalam penggunaan anggaran negara. Namun, menurut catatan beberapa lembaga riset, alokasi anggaran untuk sektor-sektor ini semakin berkurang akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan secara ketat. Misalnya, pada tahun 2024, alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dipangkas sekitar 5% dari tahun sebelumnya, meskipun kebutuhan akan infrastruktur pendidikan terus meningkat.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, mengungkapkan bahwa meskipun efisiensi anggaran penting. Namun pemangkasan anggaran di sektor pendidikan dapat berdampak pada kualitas pendidikan di Indonesia. “Pemangkasan anggaran di sektor pendidikan akan mempengaruhi kualitas pendidikan di berbagai daerah. Terutama di daerah terpencil yang sangat membutuhkan dukungan fasilitas dan tenaga pengajar berkualitas.” Ujar Nadiem dalam sebuah konferensi pers pada bulan Januari lalu.

Selain itu, sektor kesehatan juga menghadapi tekanan serupa. Meski pandemi COVID-19 telah berlalu, sektor kesehatan masih membutuhkan anggaran besar untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan. Alokasi dana yang lebih sedikit di sektor ini dapat menghambat program kesehatan yang sangat penting bagi masyarakat. Terutama di daerah-daerah dengan fasilitas kesehatan yang masih terbatas.

Kesenjangan antara Daerah Kaya dan Daerah Miskin

Salah satu dampak yang paling mencolok dari kebijakan efisiensi anggaran adalah kesenjangan antara daerah kaya dan daerah miskin dalam akses terhadap layanan publik. Pemerintah daerah yang memiliki anggaran lebih besar cenderung mampu menyediakan layanan yang lebih baik. Sementara daerah dengan anggaran terbatas semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya.

Direktur Eksekutif Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), Sukmawati Handayani, menyatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran memperburuk ketimpangan antar daerah. “Sektor-sektor yang sudah memadai akan terus berkembang, sementara daerah-daerah yang kurang mampu akan semakin tertinggal. Hal ini menambah kesenjangan sosial yang sudah ada,” ujarnya.

Hal tersebut semakin diperburuk dengan adanya persaingan antara daerah dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Daerah yang lebih kaya dan lebih banyak memiliki proyek besar sering kali mendapatkan prioritas anggaran yang lebih besar. Sementara daerah-daerah yang membutuhkan bantuan lebih banyak justru dipangkas anggarannya.

Efisiensi Anggaran: Antara Tujuan dan Realitas

Pemerintah sendiri menyatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran bertujuan untuk mengoptimalkan pengeluaran dan memastikan penggunaan dana negara yang lebih bijaksana. Namun, banyak pihak yang menganggap bahwa kebijakan ini tidak mempertimbangkan realitas di lapangan. Di mana banyak sektor yang justru membutuhkan anggaran yang lebih besar untuk menciptakan perubahan yang nyata.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan, pada tahun 2024, defisit anggaran Indonesia tercatat menurun sebesar 2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meski demikian, pengurangan anggaran untuk sektor-sektor sosial dan infrastruktur menjadi salah satu perhatian serius bagi banyak pihak yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan.

Solusi untuk Mengatasi Ketidakadilan dalam Kebijakan Anggaran

Para ahli mengusulkan agar pemerintah lebih selektif dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Alih-alih memotong anggaran secara merata, pemerintah sebaiknya memprioritaskan alokasi dana untuk sektor-sektor yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, upaya pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran di tingkat daerah juga menjadi hal yang sangat penting.

Pengamat ekonomi, Dr. Bambang Sudibyo, menilai bahwa efisiensi anggaran tidak harus dilakukan dengan cara pemotongan, tetapi bisa dilakukan dengan cara memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada tanpa mengurangi kualitas pelayanan. “Penting bagi pemerintah untuk melakukan perencanaan yang matang dan melakukan efisiensi dengan bijak, agar anggaran tetap efektif tanpa mengorbankan sektor-sektor yang penting,” ujar Bambang.