Medan, 7 Maret 2024 – Seorang pemilik laboratorium rumahan yang terbukti memproduksi dan mengedarkan ekstasi di Kota Medan, Sumatera Utara. Dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Medan. Terdakwa yang bernama Ahmad Fauzi (42) ini, sebelumnya ditangkap pada bulan Oktober 2023. Setelah aparat kepolisian menemukan sebuah laboratorium ilegal di rumahnya yang digunakan untuk memproduksi ekstasi secara besar-besaran.
Putusan hukuman mati ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, Widiatmoko, dalam sidang yang berlangsung pada Kamis (7/3/2024) di Pengadilan Negeri Medan. Dalam vonisnya, hakim menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Fauzi telah merusak generasi muda Indonesia dan melanggar hukum yang berlaku. Mengingat dampak negatif dari peredaran narkotika bagi masyarakat.
1. Kronologi Penangkapan dan Penggerebekan
Kasus ini berawal dari informasi yang diterima oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) mengenai adanya kegiatan mencurigakan di sebuah rumah yang terletak di kawasan Medan Timur. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, pihak kepolisian kemudian menggerebek rumah tersebut pada 15 Oktober 2023. Di dalam rumah Fauzi, polisi menemukan peralatan lengkap untuk memproduksi narkotika jenis ekstasi. Beserta bahan-bahan kimia yang digunakan dalam proses pembuatannya.
Menurut keterangan Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto, dalam penggerebekan tersebut, polisi juga menyita sekitar 5.000 butir ekstasi siap edar yang sudah diproduksi. Selain itu, ditemukan pula sejumlah peralatan kimia dan mesin untuk membuat pil ekstasi. Menunjukkan bahwa Fauzi telah menjalankan bisnis ilegal ini dalam skala besar.
“Kami berhasil mengungkap jaringan narkotika yang cukup besar dan memutus mata rantai peredaran ekstasi di Sumatera Utara. Tindakan pelaku jelas merusak masa depan banyak orang, terutama generasi muda,” ujar Agus Andrianto dalam keterangan persnya.
2. Tindak Pidana Narkotika dan Dampaknya
Dalam persidangan, terdakwa Ahmad Fauzi dijerat dengan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, mengedarkan, atau menyalahgunakan narkotika jenis golongan I dapat dihukum mati. Jaksa penuntut umum menilai bahwa tindakan Fauzi sangat meresahkan, terutama karena ekstasi yang diproduksi didistribusikan di kalangan remaja dan kalangan muda.
Menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), peredaran narkotika di kalangan remaja dan pelajar menjadi salah satu masalah utama di Indonesia. BNN mencatat bahwa lebih dari 3 juta orang Indonesia terjerat narkoba, dengan sebagian besar di antaranya adalah generasi muda.
“Kasus ini menambah bukti bahwa narkoba terus menjadi ancaman serius bagi generasi muda kita. Kami berharap, dengan adanya hukuman yang tegas, dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan narkotika lainnya,” tambah Kepala BNN, Komjen Pol Petrus Reinhard Golose.
3. Proses Persidangan dan Pembelaan Terdakwa
Selama persidangan, terdakwa Ahmad Fauzi mengaku bahwa ia terjerat bisnis narkoba karena masalah ekonomi. Fauzi menjelaskan bahwa dia hanya berusaha mencari penghidupan dan merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Meskipun begitu, pihak jaksa dan hakim menilai bahwa alasan tersebut tidak dapat diterima, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakannya.
“Saya sadar apa yang saya lakukan sangat salah. Saya sangat menyesal dan berharap bisa mendapatkan pengampunan, tetapi saya juga menerima keputusan pengadilan,” kata Fauzi saat memberikan pembelaan terakhirnya.
Meski demikian, hakim tetap memutuskan hukuman mati berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, termasuk besarnya jumlah ekstasi yang diproduksi dan distribusikan oleh Fauzi.
4. Reaksi Masyarakat dan Organisasi Anti-Narkoba
Putusan hukuman mati terhadap Fauzi mendapatkan berbagai reaksi dari masyarakat, termasuk organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pemberantasan narkoba. Mereka menilai bahwa hukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkotika harus menjadi langkah tegas pemerintah dalam memerangi peredaran narkoba di Indonesia.
“Keputusan ini memberikan pesan kuat bahwa negara tidak akan mentolerir kejahatan narkoba yang merusak bangsa. Kami mendukung penuh upaya pemerintah untuk memberantas narkotika, dan berharap keputusan ini dapat memberi efek jera bagi pelaku lainnya,” ujar Anggota Komisi III DPR RI, Siti Chodijah, yang juga aktif dalam kampanye anti-narkoba.
Namun, beberapa pihak juga mengingatkan bahwa untuk memberantas peredaran narkoba, pemerintah harus terus memperkuat sistem pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba di kalangan remaja dan pemuda.