JAKARTA – Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte akhirnya diterbangkan ke Den Haag untuk diadili di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Keputusan ini mencuat setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terkait kebijakan keras Duterte. Dalam perang melawan narkoba yang berlangsung selama masa jabatannya. Perang narkoba yang dimulai pada 2016 itu telah memicu kontroversi besar di tingkat internasional karena ribuan kematian yang terjadi. Dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.
Pengadilan ICC akan menilai apakah kebijakan tersebut melanggar hukum internasional, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Dapat menghantarkan Duterte ke penjara jika terbukti bersalah. Keputusan ini menjadi sorotan global karena ICC telah berjuang untuk menegakkan hukum internasional tanpa pandang bulu. Meskipun beberapa negara mencoba menghindar dari proses hukum ini.
Penyelidikan ICC Terhadap Kebijakan Perang Narkoba Duterte
Penyelidikan ICC terhadap Duterte dimulai pada tahun 2018 setelah adanya laporan mengenai kematian lebih dari 5.000 orang yang terlibat dalam perang narkoba. Baik sebagai pengguna, pengedar, maupun terduga. Banyak pihak internasional, termasuk organisasi hak asasi manusia, menganggap bahwa pembunuhan ini merupakan bentuk pelanggaran hak hidup yang sistematis dan terencana.
Menurut laporan dari Human Rights Watch (HRW), banyak dari korban perang narkoba yang terbunuh tanpa proses hukum yang jelas. Tanpa pengadilan atau pembelaan diri, sehingga menambah keprihatinan dunia internasional terhadap kebijakan Duterte. Beberapa laporan juga menunjukkan bahwa para korban sering kali dieksekusi tanpa proses peradilan yang sah. Dianggap sebagai salah satu pelanggaran hak asasi manusia terbesar di Asia Tenggara dalam beberapa dekade terakhir.
Pada 2019, Duterte memutuskan untuk menarik Filipina dari keanggotaan dalam Statuta Roma, yang menjadi dasar berdirinya ICC. Meski demikian, ICC tetap melanjutkan penyelidikan terhadap kebijakan Duterte yang dianggap telah menimbulkan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Langkah Hukum ICC Terhadap Duterte
Keputusan ICC untuk mengirimkan Duterte ke Den Haag bukanlah hal yang mudah. Selama ini, Duterte dikenal dengan sikap tegas dan tidak terima dengan intervensi internasional, khususnya yang berhubungan dengan kebijakan dalam negerinya. Duterte juga berulang kali mengkritik ICC, bahkan menyebut bahwa pengadilan tersebut bersifat bias dan tidak adil.
Namun, meskipun Duterte berusaha menghindari proses hukum, ICC tetap memutuskan bahwa tindakan kerasnya dalam perang narkoba. Melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum internasional. Oleh karena itu, ICC memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan dan membawa Duterte ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.
Sumber dari ICC menyebutkan bahwa keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Termasuk saksi mata dan hasil penyelidikan yang menunjukkan bahwa kebijakan Duterte telah menyebabkan pelanggaran yang meluas terhadap hak-hak dasar manusia. Tuntutan terhadap Duterte dapat meliputi tuduhan pembunuhan berencana dan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat negara selama periode tersebut.
Reaksi Dunia Internasional
Tindakan ICC untuk memproses Duterte telah mendapatkan beragam reaksi dari masyarakat internasional. Banyak negara menyambut positif langkah ini, mengingat pentingnya memastikan akuntabilitas atas kejahatan-kejahatan berat yang dilakukan oleh pemimpin negara. Negara-negara Eropa, yang menjadi pendukung utama ICC, mendukung penuh penyelidikan terhadap Duterte dan berharap agar proses hukum dapat berjalan tanpa halangan.
Di sisi lain, beberapa pihak, terutama dari kalangan pendukung Duterte di Filipina, menganggap langkah ICC ini sebagai bentuk intervensi yang tidak sah dan mencoba mengganggu kedaulatan negara Filipina. Banyak pendukung Duterte berpendapat bahwa kebijakan perang narkoba yang dilakukannya adalah untuk melindungi rakyat dari ancaman narkoba. Meskipun sejumlah pihak menilai bahwa cara yang digunakan tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia.
Proses Hukum di ICC
Proses hukum yang akan dijalani Duterte di Den Haag diperkirakan akan berlangsung cukup panjang. ICC akan memeriksa bukti-bukti yang ada, termasuk testimoni dari saksi yang melihat langsung tindakan keras yang dilakukan selama perang narkoba. Selain itu, para ahli hukum internasional akan menilai apakah Duterte bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh aparat negara di bawah komandonya.
Selama proses ini, Duterte memiliki hak untuk membela diri dan mengajukan pembelaan yang menurutnya dapat mengurangi atau bahkan menghapus tuduhan yang dihadapkan kepadanya. Namun, jika terbukti bersalah, Duterte bisa dijatuhi hukuman penjara yang cukup lama. Meskipun tidak ada jaminan bahwa hukuman tersebut akan diterima oleh negara-negara pendukung Duterte.
Prediksi dan Dampak terhadap Politik Filipina
Jika Duterte dinyatakan bersalah dan dihukum oleh ICC, dampaknya tidak hanya akan terasa di dunia internasional, tetapi juga di dalam negeri Filipina. Kebijakan perang narkoba yang kontroversial ini telah menjadi salah satu pilar utama dalam masa kepresidenannya. Keputusannya untuk menyeret Duterte ke pengadilan bisa memicu ketegangan politik di Filipina.
Namun, meskipun ada tekanan internasional, banyak yang percaya bahwa keputusan ICC ini dapat memberikan pesan kuat tentang pentingnya keadilan global dan mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum internasional. Di sisi lain, langkah ini juga membuka peluang bagi masyarakat internasional untuk mendorong negara-negara lain yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka.